Presiden Jokowi Perintahkan Menteri ATR Kawal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa diperintah Presiden Jokowi saat mengesahkan dirinya sebagai menteri.

Dia mengatakan bahwa salah satu tugas yang diamanatkan kepadanya adalah melanjutkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Perintah pak Presiden yang pertama agar program PTSL sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan,"ungkap Hadi dalam program Podkabs yang ditayangkan channel Youtube Sekretariat Kabinet RI, dikutip Minggu (3/7/2022).

Dia mengaku yakin akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi berbekal ilmu manajemen pertempuran yang dipelajarinya saat masih berada di kesatuan militer.

"Ini saya kira mudah dengan manajemen pertempuran manajemen perang kan ada deteksi identifikasi eksekusi itu sudah kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal dan selesai masalah di daerah," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hadi dilantik Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (15/6/2022). Dia menggantikan Menteri ATR/BPN sebelumnya, Sofyan Djalil.

Dengan posisi baru ini, Hadi kembali ke lingkar pemerintahan setelah menyerahkan tongkat komandonya sebagai pimpinan tertinggi korps militer kepada Jenderal Andika Perkasa pada 19 November 2021 karena purnatugas.

Penyelesaian sertifikat tanah di kabupaten dan kota terus dikebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menargetkan sebelum tahun 2022 berakhir ada tiga sampai lima kabupaten/kota di setiap provinsi telah memiliki sertifikat tanah lengkap.

"Untuk sertifikat sendiri saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022 itu ada kota atau Kabupaten yang sudah berstatus Kabupaten lengkap atau kota lengkap artinya seluruh kabupaten itu atau kota itu semuanya sudah di sertifikatkan tanahnya, ada setiap provinsi ada tiga atau empat atau lima," kata Hadi dalam program Podkabs yang ditayangkan channel Youtube Sekretariat Kabinet RI, dikutip Senin (4/7/2022).

Dia menambahkan, seandainya itu bisa terjadi artinya di Indonesia baru pertama kali ada wilayah yang bisa tersertifikat secara penuh. Dia bahkan tak menoleransi aksi mafia tanah yang mengganggu tercapainya target tersebut.

"Kita bisa sampaikan bahwa wilayah itu adalah menjadi wilayah yang memberlakukan hukum positif artinya apa, hukum positif ketika ada investor datang, tenang, karena semua sudah tersertifikat dengan baik. Kemudian kalau ada mafia tanah dia juga gak bisa ngaku-ngaku, kalau dia ngaku-ngaku, itu langsung kita pidanakan, itu target saya," ujar Hadi.

Hadi mengaku yakin dengan target yang dibuatnya, bahkan dirinya mengungkapkan 95% keyakinannya untuk merealisasikan target tersebut.

"Saya katakan 95% saya berani mengatakan itu, karena yang 5% adalah%tase kegagalan, ada ini itu ya kurang lebih 5%, karena saya harus turun ke lapangan," tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta jajarannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tak ada pungutan liar dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Menteri Hadi  Tjahjanto memerintahkan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dapat mengubah citra menjadi lebih baik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang mengurus sendiri berkasnya ke kantor Pertanahan.

Dia meminta jajarannya membuatkan loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus permohonannya secara mandiri.

"Layani masyarakat dengan baik, kita tunjukkan bahwa kita tidak ada yang namanya pungli (pungutan liar)," kata Menteri ATR/Kepala BPN dilansir ANTARA, Kamis, 30 Juni.

Hadi menekankan pentingnya kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang agraria yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dia meminta program PTSL terselenggara dengan baik agar bisa memberikan pelayanan terbaik dan kepastian hukum atas tanah masyarakat Indonesia.

Menteri Hadi Tjahjanto mengemukakan, Kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan konflik agraria, termasuk di antaranya tumpang tindih dan mafia tanah. Harapan Presiden Joko Widodo dengan adanya Kebijakan Satu Peta, yaitu kementerian/lembaga dapat memiliki peta yang sama.

"Dengan demikian, maka tidak ada lagi mafia tanah, investor tenang masuk ke Indonesia, kepastian hukum bisa dilaksanakan dengan baik," katanya.